Lampung Selatan – Warga Desa Pemanggilan, Natar, Lampung Selatan resah ihwal dugaan pemotongan duit tempat pemungutan suara (TPS) oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Uniknya, salah satu Ketua PPS Desa Pemanggilan, M. Jaja mengakui adanya pemotongan duit tersebut. M. Jaja yang juga Ketua RT setempat berujar jika pemotongan dana KPPS sesuai aturan dan disepakati bersama.
“Pemotongan sesuai, buat cap dan lainnya,” kata dia, Sabtu (24/2).
Namun Ujang sapaan akrab M. Jaja tidak bisa menjelaskan kegunaan dugaan pemotongan duit KPPS tersebut.
“Kami semua happy, real, aman dan sudah rampung, buat cap, dan lainnya, aman, tidak ada masalah. Apapun ceritanya KPPS TPS, Bawaslu, KPU real, aman. Alhamdulillah aman rampung, apapun bentuknya enggak masalah,” ucapnya.
Kata dia, di Desa Pemanggilan, ada sekitar 23 TPS, namun ia Ujang mengaku tidak tahu jika ada dugaan pemotongan duit KPPS di TPS lainnya.
“Saya engak tau (TPS yang lain ada dugaan pemotongan),” imbuhnya.
Melansr RRI.co.id, Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap meminta jajarannya tidak ‘bandel’ mempermainkan anggaran untuk KPPS. Hak-hak untuk petugas KPPS seperti uang transportasi dan makan, tidak boleh diutak-atik.
“Terkait dengan Bimtek (KPPS) hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumatera Utara jangan terjadi, khususnya di Kota Medan,” kata Parsadaan seusai melakukan peninjauan Gudang Logistik KPU Kota Medan, Sumatera Utara, baru-baru ini.
Parsadaan menekankan, segala hal yang berkaitan dengan KPPS sudah ada aturannya. Seperti, uang transportasi maksimal senilai Rp150 ribu.
“Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan (sampai kurang). Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan, sudah kita berikan dalam anggaran,” ucap Parsadaan.
Kemudian, Parsadaan membeberkan, KPU Pusat sudah menganggarkan Rp5 triliun untuk kebutuhan 5,7 juta petugas KPPS. Oleh sebab itu, hak-hak ujung tombak KPU di 820.161 TPS tersebut harus dijaga.
“Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia, 5,7 juta petugas (KPPS). Sudah kita anggarkan Rp 5 triliun,” ujar Parsadaan. (DBS/ndi)
