Cakralampung.com – Gubernur Lampung mengajak kepada Bupati dan wali kota agar mengintensifkan pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan dapur MBG mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SPPG agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) yang membahayakan penerima manfaat.
“Saya mengajak kepada seluruh Bupati dan Walikota di Lampung agar terus pengintensifkan pengawasan dapur MBG agar patuh prosedur standar operasional di wilayahnya masing-masing, ” tegas Gubernur Mirza.
Dikatakannya bahwa selama tujuh bulan pertama program ini berjalan, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan bergizi (MBG) telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung.
“Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah, ” Ujarnya.
Namun, pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP.
Menurut Gubernur, temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan gizi.
Ia menegaskan bahwa masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan.
“Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna,” katanya.
Gubernur Mirza menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung.
Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat.
Gubernur Menyoroti Pengelolaan Bahan Baku
Menurut laporan lapangan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, kesalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan yang tidak tepat.
Untuk itu, ia meminta BPPOM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.
Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG, sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah.
Jika pengawasan protokol terus diperketat dan konsep circular economy berjalan, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
