Cakralampung.com – Ribuan massa buruh dan petani yang tergabung dalam Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN) bersama aliansi lainnya menggelar unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Lampung, Selasa (24/9/2025).
Ribuan massa ini berunjuk rasa dengan suasana damai dan kondusif. Salah satu tuntutan mereka adalah penyelesaian konflik agraria di Lampung.
Menyikapi aspirasi buruh dan petani tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespon dengan cepat. Terutama aspirasi masyarakat petani terkait konflik Agraria yang terjadi di Lampung.
Langkah Pemprov yakni membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria tersebut. Hal ini sesuai arahan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
“Sesuai arahan dari bapak gubernur, saya menerima bersama pak sekda dan bapak Hasan dari BPN, kami merespon dari harapan masyarakat sesuai tuntutan aksi tadi adalah dibentuknya tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria, ” tegas Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mewakili Gubernur Lampung, Rabu (24 September) saat berdialog dengan para pengunjuk rasa.
Tim tersebut, keanggotaannya dari akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta stakeholder terkait, termasuk perwakilan masyarakat, petani, dan buruh.
“Kami juga akan kerjakan secepatnya tentu dengan koordinasi dan konsultasi dengan kemendagri.
Harapan saya berkaitan dengan tuntutan yang masyarakat sampaikan bisa dicapai bersama-sama berkenaan dengan keadilan agraria, ” terangnya.
Jihan juga menegaskan, pemerintah pemprov Lampung akan mengoptimalkan apa yang menjadi fungsi dan tugas mereka untuk bisa mengawal apa jadi harapan masyarakat.
Apresiasi Responsif Pemprov
Respon yang diambil Pemprov Lampung dalam menyikapi aspirasi masyarakat mendapat apresiasi dari pengunjuk rasa.
Indra Gunawan, perwakilan FPSBI-KSN, menyampaikan bahwa jalannya aksi berjalan tertib meski digelar dalam suasana panas. “Aksi hari ini berjalan lancar, aman, meskipun cuaca panas, tapi hati massa aksi tetap dingin,” ujarnya.
Ia menambahkan, respon Pemerintah Provinsi Lampung patut diapresiasi karena dinilai cukup cepat dan terbuka. “Alhamdulillah, Pak Gubernur Kiyai Mirza yang diwakili Ibu Wakil Gubernur, Dr. Jihan, bisa memfasilitasi aspirasi kami dengan baik. Ke depan, kami berharap Pemprov lebih aktif agar tidak lagi terjadi konflik agraria dengan petani,” jelas Indra.
Menurutnya, aksi kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya karena pemerintah menunjukkan sikap lebih positif. “Biasanya respon pemerintah terkesan kurang menyenangkan, apalagi ketika berhadapan dengan pihak-pihak tertentu. Tapi hari ini lebih baik dan terasa lebih menghargai,” tambahnya.
Hal ini juga didukung koordinasi yang baik antara peserta aksi, DPRD, Pemprov, serta aparat keamanan. Komunikasi yang terjalin dengan kepolisian, TNI, hingga pihak terkait membuat jalannya aksi semakin tertib. “Sejauh ini aksi yang kami lakukan tidak pernah ricuh. Peserta pun selalu menjaga situasi tetap aman, meski pengamanan aparat tidak terlalu ketat,” kata Indra.
Senada, Saifudin, perwakilan peserta lainnya, menilai komunikasi yang baik serta respon cepat dari pemerintah membuat aksi berjalan kondusif. Ia berharap pola komunikasi semacam ini bisa terus dijaga.
“Ke depan, setiap persoalan buruh maupun petani dapat diselesaikan secara dingin, tanpa harus menimbulkan ketegangan,” ujarnya.(*)
