Cakralampung.com – PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) sedang menjadi sorotan.
Pasalnya, PGRI tersebut diduga menjual majalah ke sekolah-sekolah. Parahnya, ada nama Bupati Lamteng Ardito Wijaya dicatut dalam boks Redaksi sebagai pembina.
Majalah bernama “Guru Berdikari” tersebut, sontak, menuai sorotan dari berbagai pihak. Sebab, ajang jual majalah ini disinyalir untuk kepentingan bisnis. Dan nantinya bisa menjadi beban kepala sekolah.
Ironisnya lagi, pimpinan dari majalah ini adalah Ketua PGRI Lamteng Partila Umar.
Tindakan ini menuai kecaman dari pemerhati dunia pendidikan Lampung Tampil Hidayat. Dia menyayangkan adanya dugaan PGRI Lamteng berbisnis berkedok jualan majalah.
“Ini sungguh memalukan, PGRI mikirin bisnis, ” Kecam pemerhati pendidikan Lampung ini. (red)
Bupati Ardito : Nama Saya Bukan untuk Bisnis
BUPATI Lamteng Ardito Wijaya melarang namanya digunakan untuk ajang bisnis. Namun jika untuk organisasi diperbolehkan selagi untuk kepentingan masyarakat luas di Lamteng.
“Kalau untuk bisnis, jangan ya, ” tegas Ardito.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua PGRI Lamteng Partila Umar yang juga selaku pimpinan dari majalah sesuai di boks Redaksi tidak banyak memberikan tanggapan.
Alih-alih menjawab secara detail masalah ini, Ketua PGRI ini malah lempar bola panas ke LKBH PGRI. “Maaf pak, sudah dijawab oleh LKBH PGRI terkait pemberitaan itu, ” jawabnya singkat.
Pemerhati Pendidikan Lampung : PGRI Itu Tugasnya Perjuangkan Nasib Guru Bukannnya Bisnis
PEMERHATI dunia pendidikan Lampung Tampil Hidayat menjelaskan PGRI itu harusnya fokus memperjuangkan nasib guru yang mendapatkan honor rendah di sekolah-sekolah negeri dan swasta.
“Kemudian memperjuangkan mendapatkan kehidupan yang layak, itu tugas subtansi PGRI, bukan jualan Majalah,” tegasnya.
Seharusnya PGRI Lampung Tengah berkordinasi dengan pemerintah Lampung Tengah, minta bantuan untuk perkembangan PGRI.
“jangan menjual ke sekolah-sekolah. jangan cari untung, kembali ketugas pokoknya memperjuangkan nasib guru dan membina guru sebagai wadah organisasi guru, ” Sesaknya.
Bahkan Taupik menilai bahwa pengurus PGRI banyak yang tidak peduli dengan kawan-kawan yang berjuang.
“makanya dulu sampai terbentuk PGHM, dan sekarang tenggelam, karena PGRI salah urus, mungkin karena banyak pengurusnya berstatus PNS dan sudah berserifikasi jadi sudah kenyang, ogah memperjuangkan yang honor-honor. Harus ditindak PGRI Lampung Tengah, bila perlu ganti, Bupati Lampung Tengah harus ambil peran atas persoalan ini, ” pungkasnya. (ndi)
