Cakralampung.com – Suhu politik di Kabupaten Pesawaran makin memanas pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Bupati terpilih hasil pilkada serentak 2024 Aries Sandi DP.
Terlebih, hanya hitungan hari pasca keputusan MK tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona men-nonjob-kan belasan pegawai pemerintah daerah.
Diketahui dari sumber media ini, setidaknya ada 16 pegawai yang di Nonjobkan. Hal ini menuai kritik tajam, salah satunya dari Ketua Harian P3KP Pesawaran, Muallim Taher.
Ia menuding langkah Bupati Dendi sebagai bentuk balas dendam politik pasca Pilkada 2024 dan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 25 Mei 2025 mendatang.
Sebab, kata Mualim, dari daftar nama yang dicopot, mereka adalah orang-orang yang tidak mendukung Nanda dalam Pilkada kemarin.
” apakah pencopotan ini sudah sesuai prosedur, terutama dengan melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Pesawaran, ” ungkap dia.
Diakuinya bahwa bupati memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat OPD. Namun, keputusan itu harus sesuai aturan, bukan karena kepentingan politik tertentu.
“Saya menilai bahwa pencopotan ini adalah bentuk intimidasi politik menjelang PSU yang direncakan akan dilaksanakan pada 24 Mei 2025 mendatang, ” ujarnya.
Dan jika dibiarkan, maka ASN di Pesawaran akan terus berada di bawah bayang-bayang kepentingan penguasa.
Dari informasi yang beredar, berikut daftar belasan pegawai Pemda Pesawaran yang dicopot dari jabatannya:
1. Afrizal Syani HM – Camat Marga Punduh
2. Slamet – Sekcam Marga Punduh
3. Susi Yosepa – Sekcam Negerikaton
4. Ferry – Kabid Bapenda
5. Suranto – Sekretaris
6. Adi Mahendra
7. Andi – Kabid LH
8. Syarif
9. Dariyo – Kabid Perhubungan
10. Fahmi – Kabid LH
11. Apri – Bapenda
12. Mahdiyan – Kominfo
13. Andreas Candra
14. Aditya Desilma – Capil
15. Husein – PPKB
Salah seorang pejabat yang di-nonjob-kan tersebut mengungkapkan bahwa rolling pejabat ini sangat dadakan.
“Setelah adanya keputusan MK, saya dinonjobkan. Pak Bupati, ” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemda Pesawaran belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan pencopotan massal ini. (ndi)
