Cakralampung.com – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Hi. Musa Ahmad, S.Sos., menghadiri kegiatan acara Road Show Bus Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Lampung yang bertepatan di Halaman Transmart Bandar Lampung.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Pimpinan KPK RI, Gubernur Lampung, Bupati, Walikota, Forkopimda Provinsi Lampung beserta Tamu Undangan lainnya, Rabu (23/09/2022).
Adapun sambutan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyambut baik apa yang diadakan oleh KPK RI, di Provinsi Lampung.
Acara tersebut juga dapat mengedukasi para Pemangku kepentingan dalam mengambil tindakan yang nantinya dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan.
Selain itu, peran serta masyarakat dibutuhkan dalam melakukan pemberantasan korupsi terutama pada pencegahan pendidikan anti korupsi.
“Untuk seluruh materi dan wawasan yang telah diterima semoga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan saling menguatkan, serta tetap terintegritas,” papar Gubernur Arinal Djunaidi
Pimpinan KPK yang di Wakili oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, mengucapkan terima kasih telah mempersiapkan dan bekerja sama demi terwujudnya acara ini dengan baik.
Untuk pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan melakukan peringatan saja, melainkan dilakukan nya pencegahan dan penyelidikan melalui perbaikan sistem, membangun integritas dan membangun upaya anti korupsi untuk pemberantasan korupsi perlu melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan kehidupan dan kapasitas masing-masing.
Kita semua bisa berpartisipasi dengan berbagai cara salah satunya dengan melaporkan tindak pidana korporasi, serta membangun sistem manajemen anti korupsi.
Sementara itu Bupati Musa Ahmad saat diwawancarai diakhir acara mengatakan menyambut baik kegiatan Road Show Bus KPK RI Di Provinsi Lampung.
“Road Show Bus KPK RI ini bentuk pelayanan dengan segenap aplikasinya yang bisa diadopsi oleh masyarakat serta memberikan informasi jika masyarakat ingin bertanya”, ucap Musa.
Ia juga berharap mudah-mudahan literasi dan edukasi yang dibuat oleh KPK dapat memberikan masyarakat untuk mengetahui apa hal yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan saat melayani publik. (ans/red)
