TULANG BAWANG BARAT

Cegah Korupsi, Wabup Bersama Kadis Kominfo Tubaba Ikuti Rakor dengan KPK dan Mendagri

CakraLampung.Com – Wakil Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), H.Fauzi Hasan,SE.,MM bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tubaba, Eri Budi Santoso, mengikuti Rapat Kerja (Raker) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK RI dan Kepala LKPP RI, Senin (24/01) diruang kerja wakil Bupati Tubaba.

Raker Pencegahan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah seluruh Indonesia yang dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Dalam pidatonya Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan berdampak kepada sistem pemerintahan, dimana publik tidak akan lagi mempercayai sistem pemerintahan yang kita jalankan.

Lebih lanjut Mendagri berharap kepada Kepala Daerah dapat menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya, agar kepercayaan publik dapat kembali sehingga dapat merubah bangsa ini menjadi lebih lagi kedepannya.

” Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena tiga faktor yaitu sistem, integritas dan budaya. Maka dari itu kita harus memutuskan faktor ini semua dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jika pemerintahan bersih, kita dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat dan aset daerah dapat meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu dalam arahannya, Ketua KPK Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si menyampaikan begitu banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah kedalam korupsi antara lain, reformasi Birokrasi dalam Rekruitment dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, filantropi sumbangan pihak ketiga, recofusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBD dan APBN, pengadaan jaring pengaman sosialsosial social safety NET untuk pemerintah pusat dan daerah, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah (LPJKD) .

” Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (akb/din)

What's your reaction?

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.