Cahayalampung.com (Tulang Bawang) – Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang pada dua tahun sebelumnya sudah melakukan pengadaan obat-obatan dan pembekalan kesehatan yang terhitung pada Tahun 2020 dengan nilai Rp. 19x.xxx.xxx.xx dan juga pada Tahun 2021, Dinas Kesehatan kembali mengadakan pengadaan obat-obatan dan vaksin dengan nilai Rp. 3.xxx.xxx.xxx.xx.
Terlihat, terjadi kenaikan signifikan pada dua tahun terakhir, padahal pandemi Covid-19 berpuncak pada Tahun 2020 lalu kegiatan program pengawasan obat dan makanan senilai Rp. 168.xxx.xxx.xx pada Tahun 2020, hal yang sama pada Tahun 2021 dianggarkan program pemeriksaan kesehatan makanan dan minuman.
Hal ini diduga terjadi penyimpangan mata anggaran dikarenakan pada Tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah mulai mereda.
Permasalahan ini membuat Ketua LSM Cakra Institut menyoroti adanya peningkatan nilai mata anggaran dan menyoroti pula program pemeriksaan kesehatan makanan dan minuman.
“Ada sedikit kecurigaan dan dugaan bahwa dana pengadaan obat dan vaksin di Tahun 2021 syarat akan adanya KKN dan juga menyoroti program pengawasan obat serta program pemeriksaan kesehatan makanan dan minuman yang notabene nya program tersebut tidak berjalan 100%,” terangnya, Senin (24/1/2022).
Lebih lanjut, Ketua LSM Cakra Institut mempertanyakan, anggaran di Tahun 2021 tersebut seharusnya masuk dalam Pansus DPRD Tulangbawang.
“Melihat keadaan yang sebenarnya situasi pandemi Covid-19 Tahun 2021 mereda secara signifikan sementara dana vaksin tersebut dibantu oleh pusat dan seharusnya itu masuk kedalam laporan yang dipansuskan, karena perlu dipertanyakan aliran dana tersebut seperti apa,” tegasnya.
Sementara, Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang Solihin melalui telepon dirinya membantah bahwa hal itu telah sesuai prosedur.
“Semua telah berjalan dan sudah diperiksa oleh auditor BPK sehingga tidak ada permasalahan,” kilahnya. (RDS)
