CAKRA LAMPUNG – Tingkatkan akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 dan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kecamatan Gedongtataan melakukan rapat koordinasi tingkat kecamatan di Aula Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran, Selasa (22/12).
Camat Gedongtataan Syukur Saliyak mengatakan, rapat koordinasi dilakukan guna memonitoring dan mengevaluasi pencapaian percepatan vaksinasi Covid-19 dan program-program pemerintah desa yang sudah berjalan di tahun anggaran 2021.
“Rapat koordinasi tingkat kecamatan bersama seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Gedongtataan dan unsur Muspika Gedongtataan sesuai dengan arahan Bupati Pesawaran yakni terkait percepatan vaksinasi Covid-19, peningkatan PAD dan evaluasi program pemerintah desa yang sudah berjalan di tahun 2021,” ujarnya.
Dikatakannya, terkait vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan dosis kedua untuk wilayah Kecamatan Gedongtataan sudah mecapai 83 persen.
“Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Puskesmas Bernung dan UPT Puskesmas Gedongtataan, pencapaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama sudah mencapai 83 persen dan untuk vaksinasi Covid-19 dosis kedua sudah mencapai 51 persen. Kami menekankan kepada satgas desa untuk percepatan vaksinasi Covid-19 agar tidak di bawah 70 persen. Dan sampai saat ini kami masih melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 secara door to door ke rumah warga,” kata Syukur.
Syukur mengatakan, terkait sektor pajak PBB ditargetkan minimal tercapai 90 persen pada akhir tahun 2021. Dan sampai saat ini, pajak PBB untuk wilayah Kecamatan Gedongtataan sudah mencapai 77 persen atau sebesar Rp 944 juta dari target sebesar Rp1,2 milyar.
“Kami masih melakukan evaluasi terkait pendapatan asli daerah untuk sektor pajak PBB. Kami mengupayakan dalam tahun ini ada penambahan dari sektor PBB, minimal 90 persen bisa kami capai di akhir tahun 2021,” ucapnya.
Selain itu, Syukur mengimbau, terkait program kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa, pihaknya meminta agar pemerintah desa dapat melaksanakan sesuai dengan juknis dan peraturan yang ada terutama dalam hal penyusunan administrasi surat pertangungjawaban (SPJ) sampai akhir tahun 2021.
“Segera diselesaikan baik itu program kegiatan yang sudah berjalan sampai dengan penyusunan administrasinya, dan apabila ada penunjang secara administrasi SPJ harus segera diselesaikan atau berkoordinasi langsung dengan kami pihak kecamatan. Saya harap sinergitas dari instansi yang ada kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi sesuai dengan tupoksi,” tandasnya. (egy/ash)
